Hussein tewas di Karbala, Irak, di tangan pasukan utusan gubernur Irak di bawah pemerintahan khalifah Yazid bin Muawiyah yang ia tentang. Bagi kaum Syi’ah, tewasnya Hussein adalah sebuah martirdom, kesyahidan. Lantas sejarah bergulir, peristiwa Karbala menjadi semacam pencetus oposisi Syi’ah terhadap rezim Sunni berabad-abad setelahnya. Sementara itu mitos-mitos terus berkembang, Yazid bin Muawiyah kerap digambar sebagai seorang diktator lalim, bengis dan suka mabuk. Bagaimana kita mendudukkan perkara ini?

Pertanyaan seputar apakah penghadangan dan penyerangan terhadap Hussein dapat dibenarkan menyeret kita pada catatan sejarah sebelum tragedi Karbala. Banyak versi seputar hal ini, namun mari kita bersepakat pada fakta-fakta yang disepakati oleh semua versi itu. Hussein dan para pendukungnya pergi ke Kuffah dari Mekkah karena dijanjikan dukungan baiat dari rakyat Irak. Sebelumnya, di Madinah Hussein menolak ajakan gubernur untuk membaiat Yazid yang naik tahta kekhalifahan setelah ayahnya, Muawiyah, mangkat. Sementara umat Islam yang lain sudah membaiat Yazid, beberapa sahabat Nabi saw seperti Hussein dan Ibnu Zubair bersikap membangkang.

Hussein lalu hijrah ke Mekkah. Dua bulan setelah hijrah ia dikirimi ratusan surat dari penduduk Irak yang menyatakan siap membaiatnya. Artinya, Hussein hendak diangkat menjadi khalifah guna mendeligitimasi kepemimpinan Yazid. Yazid mengintruksikan gubernur Irak, Ubaidullah bin Ziyad untuk mengirim pasukan menghadang laju Hussein. Hussein terhenti di tempat bernama Karbala, dan terjadilah tragedi itu.

Dalam kacamata hukum Islam, penghadangan seperti ini bisa dibenarkan karena konsep kepemimpinan dalam Islam menghendaki kesatuan khilafah. Nabi saw mengharamkan berbilangnya khalifah lewat haditsnya yang dengan tegas memerintahkan membunuh khalifah yang kedua jika pada saat yang hampir bersamaan diangkat dua orang khalifah,

Apabila dibai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah oleh kalian yang (dibai’at) terakhir dari keduanya (HR Muslim).

Rasul saw juga bersabda,

“….maka apabila ada orang lain yang hendak merampas (kekuasaan) darinya (imam yang dibai’at), maka penggallah oleh kalian leher orang tersebut.”

Jika kita anggap Hussein belum menjadi khalifah saat penyerangan itu terjadi, ia masih dikenakan hukum bughat (tindak pembangkangan terhadap khilafah yang sah). Dalam hukum Islam, pelaku bughat diperangi hingga mereka mau tunduk lagi, sebagaimana Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memerangi kelompok khawarij. Jadi penyerangan terhadap Hussein dapat masuk dalam konteks ini.

Namun, orang-orang yang membela Hussein mempertanyakan : apakah pemerintahan Yazid itu sendiri legal/absah hingga ia beroleh legalitas untuk bertindak selaku kepala negara yang memadamkan pemberontakan? Untuk menjawab hal ini kita mesti kembali ke belakang, ke masa di mana Muawiyah mengangkat Yazid kecil untuk dibaiat. Orang-orang menganggap Muawiyah telah memulai tradisi monarki yang tidak diajarkan dalam politik Islam, atau merebut kekhalifahan dari “tangan yang sah”, meski sejarah mencatat Hasan bin Ali, saudara Hussein, menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah secara sukarela. Namun, bagaimanapun Yazid mendapat baiat dari representasi umat, sedangkan bai’at adalah stempel legal seorang khalifah. Dhiyauddin ar Rais dalam Teori Politik Islam mengisahkan bahwa kala itu Muawiyah mengumpulkan para gubernur guna mendapat baiat bagi Yazid.

Meski baiat baru sah jika khalifah yang lama sudah lengser, namun “baiat putra mahkota” ini menunjukkan kesediaan mereka untuk membaiat (dalam makna sebetulnya) Yazid nantinya jika ayahnya sudah mangkat. Dan, betul, Yazid mendapat baiat sebagai khalifah usai mangkatnya sang ayah.

Dengan logika seperti ini maka siapapun yang bughat terhadapnya dikenai sanksi berupa diperangi hingga kembali tunduk. Dalam kerangka inilah peneyerangan terhadap Hussein dapat dipahami.

Lantas, apakah ini berarti Hussein dapat disematkan status pemberontak? Kenyataannya tidak semudah dan sehitam putih itu. Konflik yang terjadi kala itu lebih luas dari kata “memberontak” dan melampaui konteks baiat rakyat Irak. Apa yang Hussein lakukan berakar dari masa lalu, ia mempermasalahkan perlakuan Muawiyah terhadap ayahnya, Ali ra, dan penyelewengannya terhadap kaidah dalam Islam. Maka, “pemberontakan” Hussein hanya dapat masuk akal jika kita menganggapnya sebagai sebuah respon moral atas penyelewengan yang ada. Tetapi, penyelewengan yang mana?

Seperti dikemukakan di atas, Muawiyah dianggap telah memulai tradisi monarki. Sebagian sahabat Nabi saw mempermasalahkan hal ini. Ketika Muawiyah meminta baiat untuk putranya, Abdurrahman putra Abu Bakar ra berkata,

“Itu bukan sunnah Abu Bakar dan Umar, ini adalah sunnah kaisar! Karena Abu Bakar dan Umar tidak pernah mewariskan khilafah kepada anak-anaknya, bahkan tidak pula kepada salah seorang keluarganya.”

Abdullah putra Umar bin Khathab memiliki sikap yang sama. Begitu juga Abdullah bin Zubair. Jadi putra-putra dari para sahabat besar menyangkal tindakan Muawiyah ini. Sistem monarki yang dirintis Muawiyah boleh disebut bid’ah dalam kacamata politik Islam. Padahal, sejak pagi Islam mewariskan tradisi musyawarah, sebagaimana ketika umat memilih Abu Bakar sebagai khalifah selepas wafatnya Nabi saw.

Sejak era Muawiyah, khilafah menjadi milik satu dinasti. Teori politik Islam yang mengajarkan musyawarah ditambah keyakinan tentang keutamaan kepemimpinan ahlulbayt (keluarga nabi, dan Abu Bakar dan Umar, serta anak-anak mereka masuk dalam keluarga Nabi), menyebabkan secara sederhana dikatakan bahwa Muawiyah, dan juga dinasti yang ia bangun, telah menyelewengkan dan merebut kekuasaan dari pihak yang seharunya.

Dengan alasan moral untuk melakukan reformasi terhadap kesewenang-wenangan, bukan semata alasan kekuasaan, Hussein bangkit melakukan perlawanan. Murtadha Muthahari, seorang ulama Syi’i, secara ideologis menuturkan semangat reformis Hussein

“Berkenaan dengan penuntutan baiat yang sejak awal ditolak mentah-mentah oleh Imam Husain as., faktor ini memberi bobot arti yang lebih besar pada kebangkitan Husaini ketimbang arti undangan (baiat dari rakyat Irak—pen.). Karena, faktor ini telah muncul sejak awal, sebelum ada satu orangpun yang menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk bangkit bersama beliau. Pemerintahan yang diktator, yang telah mengoptimalkan kekerasan selama dua puluh tahun di bawah kekuasaan Muawiyah bin abi sufyan, sekarang menuntut baiat dari Husain bin Ali dalam situasi yang sangat sulit itu…

…..

Dari sudut pandang inilah kita menyaksikan bagaimana Imam Husain as. seorang diri menentang tuntutan ilegal penguasa yang betul-betul dzalim dan sewenang-wenang, di saat belum ada satu nama pun yang bisa didaftar sebagai pendukungnya.”

Meski, dalam pandangan Dhiayuddin ar-Rais, penunjukkan Muawiyah terhadap Yazid dapat dimaklumi, sebagai upaya stabilisasi politik. Muawiyah khawatir situasi politik akan kacau jika bola kekhalifahan dilempar begitu saja ke khalayak sepeninggalnya. Tarikh Daulah Umawiyah terbitan Jami’atul Imam Muhammad ibn Su’ud Al-Islamiyah menuturkan bahwa Muawiyah khawatir fitnah akan terulang dan babak baru pertumpahan darah akan terjadi. Maka, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Muawiyah pernah berdoa…

“Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku mengangkatnya sebagai penguasa berdasarkan pengetahuanku bahwa dia (Yazid) adalah orang yang pantas memimpin, maka luluskanlah pengangkatan ini. Dan apabila Engkau mengetahui bahwa aku mengangkatnya berdasarkan kecintaanku kepadanya, maka jangan Engkau luluskan…”

Memang, di kemudian hari lembaran sejarah kepemimpinan Yazid banyak diwarnai konflik. Di antaranya, ketika penduduk Madinah melepaskan baiat terhadap Yazid dan Ibnu Zubair mengklaim sebagai khalifah, pasukan Yazid diutus untuk memadamkan pemberontakan dan terjadilah pertumpahan darah di Tanah Suci.

Namun, kalangan ahlus sunnah tidak lantas menganggap peristiwa ini sebagai delegitimasi Yazid sebagai khalifah. Dalam Majmu’ Fatawa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sikap ahlus sunnah terhadap Yazid,

…mereka (para imam ahlus sunnah) tidak mengkhususkan kecintaan kepadanya dan tidak pula melaknatnya. Di samping itu kalaupun dia sebagai orang yang fasiq atau dhalim, Allah masih mungkin mengampuni orang fasiq dan dhalim. Lebih-lebih lagi kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan yang besar…

Artinya, dapat diakui bahwa Yazid telah melakukan kezaliman, namun di mata Sunni Yazid sah dan legal sebagai khalifah.

Absahkah Pembunuhan Terhadap Hussein?

Sampai titik ini, kita menemukan kenyataan bahwa tidak ada status tegas tentang aksi politis Hussein ini yang dapat memuaskan kedua pihak. Baik yang bersikap membenarkan penyerangan terhadap Hussein maupun yang membenarkan pemberontakannya memiliki landasan berdasar sudut pandang masing-masing.

Secara hukum, Hussein memang dapat dikenai pasal bughat, oleh karenanya mesti diperangi. Namun secara moral, pemberontakan Hussein adalah sebuah upaya perbaikan terhadap situasi dan penentangan terhadap kezaliman. Kedua sikap ini memiliki dasar dalam agama. Jadi, untuk menentukan apakah Hussein bin Ali itu pahlawan atau pemberontak, semua tergantung asumsi. Maksudnya, apa yang terjadi seandainya Hussein berhasil dibaiat sebagai khalifah dan mendelegitimasi Yazid? Jika ia kelak sebagai khalifah berhasil mengembalikan kekhalifahan pada tradisi musyawarah, alih-alih monarki, maka Hussein dapat dianggap sebagai pahlawan. Namun, jika dengan diangkatnya ia sebagai khalifah mengakibatkan instabilitas dan kekacauan yang akan menggoncang dunia Islam dari Afrika Utara sampai perbatasan India, lantaran adanya dualisme kepemimpinan, maka tidak berlebihan jika status “pemberontakan yang membahayakan stabilitas negara” disematkan pada gerakan Hussein.

Hanya saja, kita tidak tahu, andai kata pun Hussein menjadi khalifah, akankah pengikutnya mendesak agar sepeninggalnya putranyalah yang menggantinya sebagai khalifah hingga membentuk dinasti tersendiri (sebutlah Dinasti Hussaini atau Alawiyah—karena keluarga Ali)? Ini juga sebuah pertanyaan yang masuk akal.

Yang pasti, pada kedua pihak yang berhadap-hadapan itu, tidak ada kesalahan yang murni kejahatan. Yang tersisa tinggalah kasus pembunuhan, karena jelas membunuh Hussein bukanlah agenda Yazid. Tarikh Daulah Umawiyah mengisahkan bahwa ketika Hussein dan pengikutnya dihadang oleh pasukan Umar bin Sa’d bin Abi Waqash, utusan gubernur Irak Ubaidullah bin Ziyad, Hussein mengajukan perdamaian. Ia mengatakan,

“Pilihlah salah satu dari tiga pilihan yang aku ajukan : aku kembali ke tempat aku datang darinya, atau aku meletakkan tanganku (baiat) terhadap Yazid lalu ia akan menentukan pendapatnya, atau kalian menempatkan aku di perbatasan  kaum muslimin yang kalian inginkan(untuk berjihad di bawah komando Yazid—pen.). Aku menjadi bagian umat Islam di sana dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.”

Baik Umar bin Sa’d maupun Ibnu Ziyad senang dengan opsi ini. Bahkan Umar bin Sa’d shalat di belakang Hussein. Peperangan nyaris dihentikan kalau saja tidak ada bisikan dari seorang provokator bernama Syamr bin Dzil Jusyan yang menghasut Ibnu Ziyad untuk menghabisi Hussein. Syaikh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa menuturkan kisah yang sama namun menyebutkan nama Samardzi Al-Juyush sebagai provokatornya. Singkat cerita, Hussein dibunuh dan kepalanya dibawa ke hadapan Yazid. Seketika Yazid menangis sedih sambil berkata,

“Sebenarnya aku telah senang terhadap ketaatan kalian tanpa pembunuhan terhadap Hussein. Akan tetapi semoga Allah melaknat Ibnu Sumayyah (Ibnu Ziyad). Demi Allah, kalau saja aku yang menghadapinya (Hussein), maka sungguh aku akan memaafkan mereka.”

Kebaikan Yazid ditunjukkan dengan merawat wanita dan anak-anak dari rombongan Hussein. Bahkan Yazid memberi mereka harta dan mengembalikan mereka ke Madinah. Memang, tidak ada catatan bahwa Yazid kemudian menghukum si pembunuh, sebagai bentuk ketidaksetujuannya pada pembunuhan Hussein. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri.

Pelajaran dari Tragedi Karbala.

Sebagai sebuah qadha Allah, kejadian Karbala bukanlah bahan kutukan ataupun persetujuan. Sebagai umat, yang dapat kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Drama Karbala mengingatkan kita sikap yang tegas dalam menjaga kesatuan khilafah. Hatta pedang harus siap terhunus untuk membela kesatuan khilafah.

Drama ini juga menunjukkan berjalannya tata politik Islam, ketika sang khalifah menjalankan kebijakan yang benar terhadap pembughat, yaitu dengan memeranginya. Hukum bughat menjadi penjaga kesatuan khilafah di masa lalu, dan akan terus berlaku di masa depan.

Di sisi lain, Hussein bin Ali memperlihatkan keberanian seorang muslim menentang apa yang dianggapnya salah. Penyelewengan Bani Umayah ia hadapi secara berani walau harus menjadikan hilangnya nyawa sebagai resikonya. Ini juga membuktikan bahwa sebuah tradisi yang salah akan menjalarkan fitnahnya ke banyak hal : monarkisme khilafah adalah sesuatu yang sejatinya tidak boleh terulang di masa depan.

Ala kulli hal, penyimpangan dan penyelewengan adalah hal yang inheren pada manusia. Bagaimanapun, negara Islam adalah negara manusiawi, bukan negara Ilahi. Di wilayah inilah kita memahami makna amar ma’ruf nahyi mungkar dan muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Sistem Islam membuka ruang aspirasi yang luas untuk koreksi, melembagakan musyawarah dan memberlakukan egalitarianisme pada seluruh rakyat. Penyimpangan dalam berlakunya kaidah-kaidah ini adalah juga “PR abadi” umat Islam, agar kita terus belajar dan dikuatkan dengan cobaan-cobaan itu. Wallahu a’lam.[]

”Perang informasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. WikiLeaks medan tempurnya. Kalian semua tentaranya,” (John Perry Barlow, salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation dan penulis lirik band Grateful Dead)

Si pembocor rahasia itu akhirnya dijebloskan ke penjara di Inggris. Kita tidak tahu apakah memang kasus pelecehan seksual itu betul-betul terbukti atau hanyalah semacam siasat jebak untuk menjeratnya, namun yang jelas ada kabar bahwa AS menyambut baik penangkapan pimpinan Wikileaks bernama Julian Assange itu.

AS memang terasa menjadi sasaran tembak utama dari Wikileaks, menyusul situs ini mebeberkan banyak dokumen rahasia AS tentang perang Irak, Afghanistan, hubungannya dengan pemimpin Arab, terorisme, siasat AS untuk menghegemoni Indonesia, dan seterusnya.

Terakhir, Assange menyalahkan politisi Austaralia, negaranya sendiri, yang bergabung dengan Departemen Luar Negeri AS ketika menyataan bahwa bocoran dokumen itu mengancam nyawa, membahayakan hidup para tentara dan keamanan nasional, lalu pada saat bersamaan mengatakan bahwa “tidak ada yang penting” dalam publikasi WikiLeaks itu. “Itu tidak bisa keduanya,” katanya. “WikiLeaks memiliki sejarah penerbitan selama empat tahun. Selama waktu itu, kami telah mengubah semua pemerintah, tetapi tidak seorang pun, sejauh yang disadari, telah dirugikan. Namun, AS, dengan keterlibatan Australia, telah menewaskan ribuan orang hanya dalam beberapa bulan terakhir.”

Assange, bukan hanya dikecam oleh pemerintahnya sendiri, Wikileaks didepak dari Amazon.com, banyak pihak berusaha menutup jalur donasinya. Bahkan facebook dan twitter menutup akun pendukung Wikileks menyusul aksi hacking para personel Wikileaks terhadap Mastercard.

Berada dalam posisi tertuduh, Assange berargumen bahwa misinya adalah “Memublikasikan fakta-fakta yang perlu diketahui publik tanpa rasa takut. Masyarakat demokratis membutuhkan media yang kuat dan WikiLeaks merupakan bagian dari media.” Alasan yang normatif, sebetulnya, hingga belum menjawab “alasan”. Alasan sebetulnya hanya akan terjawab kalau kita tahu siapa penyandang dana atau pihak di balik Wikileaks. Namun itu tidak mudah.

Yang jelas, ada situasi baru di mana sebuah konspirasi kini terkuak. Wikileaks merasa perlu untuk menjelaskan bahwa perang adalah sesuatu yang wajar, namun perang yang didasarkan oleh kebohongan sebuah pemerintahan atas rakyatnya, adalah perang yang perlu digugat. Sejak awal dalil perang AS sudah cacat, argumen Bush bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal tidak pernah terbukti, alasan bahwa teroris telah meruntuhkan WTC dan karenanya Afghanistan harus diserang juga tidak pernah menemukan landasan shahihnya. AS mendasarkan perangnya atas kebohongan!

Sebenarnya aksi Wikileaks membongkar konspirasi bukanlah hal baru, ini biasa dilakukan di ranah politik. Di dunia pergerakan Islam, dalam strategi pergerakan dikenal istilah kasyful khuthath, yaitu aktivitas membongkar strategi penjajah, atau penguasa yang menjadi antek penjajah. Tujuannya agar umat tersadar untuk berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan penindasan penguasa yang pro-penjajah. Aksi ini sudah sering dilakukan, misalnya ketika digalangnya aksi-aksi intelelktual, politis sampai jalanan dalam rangka menolak kehadiran Obama sembari membongkar konspirasi di balik apa yang dinamakan “perjanjian komprehensif” antara Obama dan SBY. Kasyful khuthath sudah sering dilakukan bahkan tanpa membongkar dokumen-dokumen rahasia, sebagaimana yang dilakukan oleh Wikileaks.

Jadi, rasanya manuver Wikileaks ini baru masuk akal kalau punya motif politis di baliknya. Karena kalau tidak, maka untuk apa ini dilakukan? Apakah benar misi ini murni untuk “media yang kuat dalam rangka membentuk dunia yang demokratis”? Adakah jurnalis hari ini yang seidealis itu sembari mempertaruhkan nyawanya untuk idealismenya? Untuk apa? Mungkinkah?

Mungkin saja. Namun rasanya kita perlu beberapa fakta lagi untuk membuktikan kebenaran kemungkinan tersebut.

Di sisi lain, ada selentingan kabar bahwa ternyata Wikileaks mengadakan hubungan koordinatif dengan pihak Deplu AS. Koran Jomhouri Eslami cetakan Tehran, Senin (6/12) menulis, “Di tengah kegusaran para pejabat AS atas bocornya sejumlah kawat diplomatik di situs WikiLeaks, sejumlah pemimpin redaksi senior majalah Newsweek menegaskan bahwa ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri AS dalam merilis dokumen-dokumen tersebut.”

Dikatakan bahwa pihak pemerintah AS mensortir dokumen-dokumen yang akan  dipublikasikan oleh Wikileaks. Ini fakta mengejutkan, karena kalau memang berita terakhir ini benar, lalu pertanyaannya : untuk apa AS membongkar aib-aibnya sendiri? Bahkan konon lingkaran Obama pun belum memperlihatkan tanggapan serius terhadap Wikileaks, hal ini semakin menebalkan kabut yang melingkupi sindikat kumpulan hacker itu.

Rasanya kita masih mesti menunggu satu per satu peristiwa menyingkap kabut itu, sementara satu per satu aib para penguasa, bukan hanya AS melainkan juga rezim-rezim sekuler di dunia Islam, dibongkar oleh Wikileaks. Seperti pengadilan akhirat saja.[]

Apa yang direncanakan oleh Pendeta Terry Jones pada peringatan 9 tahun runtuhnya WTC  11 September mendatang  adalah sebuah keluguan dengan logika yang terlalu simplistis. Menurutnya, para teroris itu terinspirasi oleh Al-Qur’an, karenanya kitab suci umat Islam itu mesti dibakar. Sesederhana itukah memutus rantai terorisme?

Jelas yang ia maksud sebagai “inspirasi terorisme” adalah ayat-ayat tentang jihad. Di sinilah pesan yang sebenarnya dari gagasan pembakaran Qur’an : serangan pemikiran dengan menyamakan jihad dengan terorisme, sebuah stigmatitasi yang klasik, sebetulnya. Serangan pemikiran inilah yang lebih memerlukan jawabannya ketimbang pembakaran Qur’an itu sendiri. Sebab, jika publik menerima pemahaman ini, bahwa jihad adalah terorisme, maka secara berlebihan dapat dikatakan bahwa pembakaran al-Qur’an menjadi masuk akal di mata publik.

Hanya saja, di sisi lain, jelas kontra-opini terhadap stigmatisasi itu akan menjadi hampa karena ditujukan pada golongan frustasi semacam Terry Jones dan kawan-kawan. Biasanya, Barat, atau agen-agen pemikirannya, tidak serta merta secara telanjang mengatakan bahwa jihad itu terorisme. Secara halus, propaganda yang ditujukan untuk memadamkan kehendak jihad dari benak umat Islam berwujud pemikiran bahwa Islam adalah agama moderat, cinta damai, dan sejenisnya. Lalu jihad akan dipersempit menjadi hanya bermakna “sungguh-sunggguh”, “berperang melawan hawa nafsu” dan sebagainya.

Dalam wujudnya seperti ini, Barat masih berada dalam ranah perang intelektual dengan Islam. Namun, gagasan pembakaran Qur’an ini telah menyumbangkan lompatan mundur yang besar dari perang itu: Barat kalah secara intelektual, dan akhirnya secara frustasi langsung menyalahkan Qur’an.  Alih-alih ingin memperlunak Islam dan memisahkan “Islam radikal” dari “Islam mainstream” sebagaimana biasanya Barat berpropaganda, gagasan pastor senior di Florida ini justru ingin mendeklarasikan bahwa Islam itu, sebagai sebuah agama, memang agama kekerasan (seorang ekstremis sayap kanan Kristen yang mendukung gagasan ini mengatakan bahwa ia mendukung langkah pastor itu “untuk mengakhiri gagasan bahwa Islam adalah agama cinta damai…Justru Islam adalah kultur kekerasan dengan tujuan mendominasi dunia”).

Maka, gagasan ini mencerminkan sebuah ketakutan di satu sisi, dan kelancangan di sisi lain. Jelas, peristiwa 11 September—terlepas dari siapa sebenarnya pelakunya—hanyalah alasan bagi mereka untuk mengungkapkan ketakutan sebenarnya yang lebih besar terhadap Islam. Pertumbuhan pemeluk Islam yang pesat di Barat, muatan jihad dalam Islam, bahkan ajaran Islam itu sendiri sebagai sebuah peradaban adalah faktor-faktor ketakutan (teror) di masyarakat Barat yang dibayang-bayangi kemerosotan moral.

Tentunya, umat Islam tidak perlu berlebihan melakukan pembelaan diri terhadap stigma terorisme ini, karena bayangan kita tentang terorisme tidak nyambung dengan bayangan mereka tentang terorisme. Jihad, dominasi Islam atas dunia, memang ajaran-ajaran yang sudah inheren dengan agama kita (lihat QS As-Shaff : 9). Bahkan, membuat takut (teror) atas musuh Allah merupakan perintah Qur’an yang masyhur (lihat QS al-Anfal : 60). Pun aksi kekerasan terhadap musuh yang merampas kemerdekaan atau berbuat zalim tercatat dalam lembaran-lembaran sejarah Islam sebagai kepahlawanan. Dengan kata lain, kasarnya, teror (terhadap musuh) adalah tabi’at Islam itu sendiri!

Karenanya seharusnya masyarakat Barat-lah yang mesti berintrospeksi. Jika di tahun-tahun terakhir ini semakin banyak ancaman dan bayangan kekerasan menghantui masyarakat Barat, itu karena ada sebagian umat manusia yang merasa terzalimi oleh kebijakan pemerintah Barat, khususnya Amerika, dan merasa absah untuk membela diri atau bahkan membalas. Jika ada sebuah bangsa yang begitu saja diinvasi, rakyatnya dibunuhi, kemerdekaannya dirampas, bukankah wajar jika ia melawan atau membalas perlakuan itu? Jika sebuah umat diolok-olok, dijajah, diejek di film-film, ditindas dan ditipu berkali-kali, bukankah wajar jika ada putera-putera umat yang terbakar jiwanya untuk membela?—terlepas dari absah tidaknya aksi yang dilakukan dalam tinjauan fiqih.

Dengan kata lain, apa yang terjadi hari ini di panggung dunia adalah sebuah kewajaran kemanusiaan. Terorisme adalah reaksi balik dari penjajahan global yang dilakukan oleh Amerika cs. Ketika hal ini dikaitkan dengan agama, segera akan kita temukan bahwa Qur’an memang menyediakan kerangka umum untuk sebuah sikap keras dan tegas terhadap musuh Islam, namun meninjau fakta penjajahan secara politik, budaya, ekonomi dan bahkan militer atas umat ini, maka Amerika-lah yang sebetulnya paling bertanggung jawab atas lahirnya aksi terorisme di seluruh dunia.

Logika seperti inilah yang semestinya dibangun agar setiap orang punya pandangan yang fair soal terorisme. Secara karikaturis, walau berlebihan, hal ini pernah diilustrasikan dalam sebuah kartun politik buatan Iran : para teroris diumpamakan dengan boneka-boneka yang bisa meledak dan hanya dapat berjalan jika per-nya diputar, dan tangan yang memutarnya ternyata adalah lengan terbungkus baju bermotif bendera Amerika.

Tentu, terlalu kasar bahkan konspiratif jika kita menuduh para teroris itu adalah boneka-boneka Amerika. Namun, secara esensial kita dapat menarik simpulan bahwa mata rantai itu ada padaAmerika sendiri. Alih-alih terus menerus mengklaim sebagai korban terorisme, Amerika seharusnya menyadari bahwa selama kezalimannya atas umat manusia tidak dihentikan, maka selama itu pulalah rantai terorisme tidak akan pernah terputus. []

Buku tersebut hanyalah representasi dari isu yang diusung dunia literasi Barat di saat di mana dunia diguncang sebuah perisitiwa besar pada dekade peralihan 70-80an, yakni revolusi kaum Mullah (ulama) di Iran. Namun, mengapa bersorban? Mengapa bersenjata? Ikonisasi kekerasan terhadap siapapun yang berpaham “Totalitas Islam” dimulai di sini. Seperti yang diutarakan dengan baik oleh Edward W. Said dalam bukunya “Penjungkirbalikan Dunia Islam”, Barat tidak adil dalam memandang Islam. Saat para mahasiswa Iran, setelah revolusi itu, menyandera beberapa wartawan AS, Gedung Putih langsung meng-setan-setankan—melakukan “setaniasasi” terhadap—Iran dan menganggap orang-orang Iran ini adalah orang-orang emosional karena membenci AS. Entah disadari atau tidak, AS lupa untuk bertanya mengapa mereka membenci AS.

Lalu Barat menemukan istilah baru untuk melakukan setanisasi terhadap Islam. Beberapa tahun setelah revolusi Islam Iran yang melahirkan Republik Islam Iran, lahirlah gerakan HAMAS di Palestina yang mengumandangkan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Perlawanan ini sejatinya adalah penagihan hak yang terampas. Namun Barat—yang menyokong Israel—memandang lain persoalan ini dan menyebut perlawanan ini sebagai sebentuk “terorisme”. Inilah yang dikatakan oleh Noam Chomsky sebagai Newspeak, pemutarbalikan kata.

Hingga kini, istilah “terorisme” menjadi senjata ampuh untuk melakukan setanisasi pada gerakan-gerakan Islam ataupun umat Islam yang menurut Barat berpaham “totalitas Islam”, atau menurut kita, dalam perspektif Islam, berpemahaman “Islam Kaaffah”, Islam yang menyeluruh. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan aksi terorisme dalam dunia media massa, memang pada akhirnya tidak akan dilepaskan dari gagasan Totalitas Islam, “Islam Kaaffah”, Islam yang menyeluruh, negara Islam, atau apapun sebutannya.

Pun saat ini, aksi yang sama masih berlaku. Tentunya masih segar di ingatan kita peristiwa penangkapan—dan pembunuhan—orang-orang yang diduga teroris beberapa waktu yang lalu oleh densus 88. Koran Tempo langsung melansir sebuah analisis bahwa para teroris itu hanya bagian dari jaringan teroris yang berencana hendak membunuh Presiden pada peringatan HUT RI mendatang sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan negara Islam. Analisis ini diperkuat oleh pendapat Presiden sendiri yang memang menuduh para teroris itu ingin menegakkan negara Islam. Lalu dalam beberapa kesempatan Presiden menyebut bahwa diskusi tentang negara Islam sudah selesai. Artinya, jangan diungkit-ungkit lagi—statemen yang semakin menguatkan pendapat seolah-olah terorisme itu adalah upaya menegakkan negara Islam, atau sebaliknya: setiap orang yang menginginkan negara Islam besar kemungkinan adalah bagian dari jaringan teroris.

Islam Kaaffah dan Negara Islam

Mengapa pada akhirnya gagasan besar Negara Islam menjadi sasaran tembak dalam skenario besar Barat “perang terhadap terorisme”? Karena negara Islam adalah puncak dari keyakinan umat Islam terhadap Islam kaaffah. Dan jika umat Islam sudah kaaffah dalam ber-Islam, maka ketakutan Barat akan terjadi: umat Islam akan berbondong-bondong meninggalkan nilai-nilai dan budaya Barat. Demokrasi dan kebebasan pada akhirnya akan masuk ke dalam museum pemikiran.

Saya cukup yakin akan hal ini karena jika sebuah negara Islam berdiri di sebuah tempat, maka yang disebut dengan “Totalitas Islam” itu akan mewujud nyata. Negara yang berbasis pada ideologi Islam akan merefer semua tata nilai, undang-undang dan kebijakannya hanya pada Syariah (sistematika hukum Islam). Setiap muslim yang menjadi warga negara yang tinggal dalam negara seperti ini tentu secara teori akan lebih mudah menerapkan perintah Allah dalam QS Al Baqarah 208, “Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaaffah (menyeluruh),” karena semua tindak-tanduknya terkondisikan oleh lingkungan Islami yang dibentuk oleh negara.

Ayat tersebut di atas turun ketika ada seorang mantan Yahudi yang telah masuk Islam bernama Abdullah bin Salam yang bersama kawan-kawannya masih menganut sebagian ajaran Yahudi, di antaranya mengagungkan hari Sabtu serta membenci daging dan susu unta. Mereka berkata, “Sesungguhnya Taurat adalah kitabullah. Maka biarkan kami mengamalkannya.” Rasulullah saw menolak pandangan ini dengan menyampaikan ayat ini.

Oleh karenanya totalitas memang menjadi tuntutan dalam Islam. Ketika sisi ini diabaikan, bangunan Islam akan tampak pincang, sebab Islam adalah sebuah sistematika hidup yang saling berkait berkelindan membentuk jalinan yang rumit namun kokoh. Seorang muslim menjalankan Islam tidak hanya sebagai pribadi, namun juga sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, warga negara dan warga dunia. Itulah kaaffah. Itulah totalitas.

Bukan Kembali ke Zaman Unta

Namun kaaffah bukan berarti menduplikasi kehidupan masyarakat zaman Nabi saw ke masa kini dengan segenap kultur dan tampilannya sebagaimana yang sering dituduhkan oleh orang-orang liberal. Alangkah piciknya orang yang berpandangan seperti ini hingga ia sendiri akhirnya akan mempertanyakan “mungkinkah Islam diterapkan secara kaaffah?”

Dalam sebuah diskusi di website Jaringan Islam Liberal (JIL), pertanyaan di atas muncul sebagai tema utama. Ulil Abhsar Abdalla—koordinator JIL—dengan polos mengatakan bahwa di tempat di mana Islam bangkit,  dunia hiburan selalu menjadi korban. Barangkali ia melihat kasus Taliban di Afghanistan sebagai contoh “Bangkitnya Islam,” dan lalu menyodorkannya sebagai contoh bagaimana Islam diterapkan secara “kaaffah” : negara Islam yang totaliter, kontrol kesalehan oleh aparatur negara.

Talibanisme? Sesederhana itukah ketika kita hendak merujuk penerapan Islam kaaffah? Seolah modernitas menjadi tidak relevan lagi bagi Islam, atau sebaliknya Islam tidak relevan lagi bagi modernitas sehingga Ulil pun pada akhirnya dengan congkak mengatakan, “masa depan Islam tak bisa lain kecuali Islam liberal.” Secara hitam putih justru kaum liberal berpandangan bahwa jika tidak liberalisme maka yang ada adalah literalisme (paham yang menafsirkan Islam hanya secara tekstual). Dan Islam kaaffah itulah literalisme.

Keluguan ini menyedihkan karena para ulama sebetulnya sudah selama berabad-abad—terutama di abad-abad pertama Islam—menyusun rapi sistematika penggalian (istimbath) nilai-nilai dan hukum dari sumber-sumber utama hukum Islam, yakni Al Qur’an, As Sunnah, Ijma Shahabat dan Qiyas. Juga, ragam penafsiran atas al-Qur’an sudah ditelurkan oleh mufassir-mufassir ternama dalam sejarah Islam. Semua itu untuk menjawab tantangan kompleksitas zaman yang terus berubah.

Istimbath dan tafsir yang dilakukan dengan metodologi yang absah inilah yang melahirkan seperangkat metodologi pelaksanaan Islam yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Cakupannya yang kaaffah meliputi seluruh bidang kehidupan, baik perilaku pribadi, hubungan antar manusia, muamalah, uqubah (pidana), bahkan sosial, politik dan budaya, karena Islam sejak lahirnya tidak pernah mengenal pemisahan antara kehidupan ritual dan non-ritual.

Barangkali orang-orang liberal itu lupa bahwasanya Syariah memiliki keluwesan yang memungkinkannya sesuai dan dapat menjawab permasalahan di setiap zaman, karena memiliki ruang yang bernama ijtihad. Oleh karenanya, sangat naif apabila Islam dianggap tidak dapat menjawab persoalan zaman kecuali dengan menyerah kepada modernitas.

Istimbath dengan metodologi yang absah, tafsir, ijtihad, dan peran negara, semua itu menyokong bangunan ke-kaaffah-an Islam yang relevan dengan setiap zaman. Jadi kaaffah bukan berarti kembali ke zaman unta dan menafikan modernitas. Kaaffah juga bukan berarti memindahkan masa silam ke masa kini : sorban, janggut, cadar sebagai atribut “wajib”. Totalitas Islam juga bukan berarti pengekangan negara atas warga negara atas nama agama.

Kaaffah, dengan demikian, adalah sebentuk pengabdian hamba terhadap Tuhannya atas dasar kesadaran bahwa dirinya dan hidupnya adalah milik Allah swt semata dan oleh karenanya seluruh ibadah, aktivitas kesehariannya bahkan matinya hanyalah dipersembahkan untuk Allah swt semata.

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata Tuhan Semesta Alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya.

Kaaffah berarti mencelupkan seluruhnya jiwa dan raga seorang muslim ke dalam Islam, hingga ia menjadi sebenar muslim sejak di pikiran dan mewujud nyata dalam tindakan, seperti yang diutarakan oleh Sayyid Qutb ketika menafsirkan ayat tentang Islam Kaaffah (QS Al Baqarah 208):

Hendaklah mereka menyerahkan diri dengan  sebenar-benarnya secara keseluruhan, baik mengenai tashawur,’persepsi, pandangan’, pemikiran’ maupun perasaan, niat maupun amal’,kesenangan maupun ketakutan; dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dan ridha kepada hukum dan qadha-Nya, tak tersisa sedikit pun dari semua ini untuk selain Allah. Pasrah yang disertai dengan ketaatan yang mantap, tenang, dan ridha. Menyerah kepada tangan (kekuasaan) yang menuntun langkah-langkahnya. Mereka percaya bahwa “tangan” itu menginginkan bagi mereka kebaikan, ketulusan’ dan kelurusan .

Tenang dan tenteram dalam kepasrahan kepada-Nya, bukankah itu yang kita cari?[]

Referensi:

1. Artikel “Menjadi Muslim Kaaffah” oleh Muhammad Shiddiq al-Jawi: www.khilafah1924.org
2. Edward W Said. Penjungkirbalikan Dunia Islam. 1986. Pustaka.
3. “Islam Kaffah, Mungkinkah?”: www.islamlib.com.
4. Sayyid Qutb. Tafsir Fii Zhilalil Qur’an Jilid 1.

Pertanyaan saya tersebut segera mendapatkan jawabannya setelah kover buku itu memberitahu lewat tagline-nya,”kalau salafi adalah mencaci, bla..bla…maka saksikanlah bahwa aku bukan salafi”. Kira-kira begitu. Setelah membuka lembar demi lembar, rupa-rupanya penulisnya orang salafi juga. Yang bersangkutan menulis buku ini sebagai klarifikasi atas berbagai tuduhan dan stigma jelek yang kadung dilekatkan orang pada kelompok—sebenarnya mereka tidak mau disebut sebagai kelompok—salafi. Istilah kerennya, buku ini adalah “buku putih salafi”.

Sebagaimana maklum pada sebagian kita yang pernah berinteraksi dengan pikiran-pikiran salafi lewat bertemu langsung dengan orangnya atau lewat bacaan-bacaan di majalah, buku dan inernet, kelompok salafi mempopulerkan kata bid’ah dan ahlul bid’ah untuk menyerang siapapun yang tidak sejalan dengan pendapat mereka atau siapapun yang pendapatnya tidak merujuk pada ulama-ulama mereka. Bahkan, sesama salafi pun bisa saling membid’ahkan kalau rujukannya ternyata “beda syekh” atau “beda ustadz”.

Nah, sang penulis mencoba menjelaskan bahwa sikap tersebut adalah sikap yang salah. Lalu ia menjelaskan arti salaf, salafi dan pemahaman yang benar tentang salafi dan ahlus sunnah wal jama’ah. Intinya, ia ingin berpesan bahwa perbedaan pendapat di kalangan salafi tidak seharusnya disikapi dengan saling membid’ahkan karena makna salafi alias ahlus sunnah wal jama’ah itu luas.

Catat ya, “perbedaan di kalangan salafi”, bukan di kalangan umat Islam. Jadi terhadap umat Islam yang tidak salafi, saya masih memasang tanda tanya: masihkan ia menyebutnya ahlul bid’ah? Meskipun sang penulis terlihat mencoba menempuh jalur moderat dalam memahami salaf dan salafi, namun masih terasa “ashabiyah (fanatisme kelompok)”nya. Misalnya, ia masih menyempitkan arti kelompok ahlus sunnah  kepada kelompok yang merujuk pada segelintir ulama yang rata-rata menjadi rujukan semua golongan salafi, seperti Syekh al-Albani, Syekh al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan sederet ulama Saudi lainnya. Sampai titik ini, harapan saya menemukan seorang salafi yang lebih luas cakrawalanya dari salafi pada umumnya pada diri sang penulis, pupus.

Maka, sehabis membaca buku itu, tetap saja segelontor gugatan itu masih ada. Pertama, mengapa hanya ahlus sunnah saja yang benar? Apalagi, yang disebut ahlus sunnah oleh kelompok salafi bukanlah definisi yang mencukupkan diri pada arti umum “orang-orang yang berpegang pada sunnah Rasulullah saw”, melainkan orang-orang yang memegang pemahaman tertentu dalam teologi, akhlak dan fikih, dari para “ulama ahlus sunnah” yang recomended. Maka gugatan keduanya adalah, apakah arti ahlus sunnah sesempit itu? Hingga seakan-akan saya sampai sekarang ini belum menjadi ahlu sunnah dan terancam masuk neraka karena terkategori ahlul bid’ah, hanya karena tidak merujuk pada ulama-ulama yang direkomendasikan.

Rasanya, tidak ada keharusan untuk mendefinisikan diri sebagai pengikut ahlus sunnah, apalagi di tengah ketidakjelasan apa dan siapa ahlus sunnah itu, karena semua orang mengklaim sebagai ahlus sunnah dan menyalahkan ahlus sunnah yang lain. Sejatinya, sisi identitas yang lebih kritis pada umat, secara lebih mendasar, adalah ke-Islamannya, bukan ke-ahlusunnah-annya. Serbuan pemikiran, nilai-nilai dan budaya Barat menohok sisi yang lebih fundamental dari “sekedar” firqoh atau aliran, yakni sisi identitas sebagai seorang muslim.

Oleh karena itu, alih-alih ahlus sunnah wal jama’ah, yang lebih dibutuhkan oleh umat saat ini adalah “ahlul Islam wal jama’ah”, pembela-pembela Islam yang mengembalikan umat Islam pada ke-Islamannya, membangkitkan lagi kebanggaan sebagai orang Islam, jati diri sebagai penganut Islam. Itu lebih penting ketimbang mengidentifikasi aliran keagamaan setiap orang.

Saya sama sekali tidak sedang mengecilkan arti para ulama yang disebut ulama ahlus sunnah. Para syuyukh di Saudi dan di manapun adalah pelita umat yang menempati kedudukan mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tidak juga saya melupakan jasa besar ulama-ulama ahlus sunnah di masa lalu dalam membetulkan pemahaman umat dari racun kelompok-kelompok ahli kalam semacam Mu’tazilah, Qadariyah dan Jabariyah. Tidak sama sekali. Saya, sebagai warga Islam dunia, hanya ingin sedikit berandai-andai: dapatkah kita mempercayai Syariah yang cocok sepanjang zaman ini, tanpa lagi mengungkit-ungkit perpecahan umat di masa lalu? Dapatkah kita mengoptimalkan lagi ijtihad, tanpa lagi menyertai tendensi sektarian?

Ini bukan angan-angan pengisi waktu luang. Musuh-musuh kita sudah maju sedemikian rupa hingga meninggalkan kita secara materi dan bahkan menjajah kita. Tidak malukah kita—sementara umat sedang ditimpa kerusakan aqidah, kemiskinan dan penjajahan—jika masih saja sibuk berdebat: saya aliran apa dan kamu aliran apa?! []

Kita, hanya perlu bertanya pada diri sendiri: pantaskah kita bersalaman dengan utusan dari negeri yang tak peduli dengan nilai-nilai yang dianutnya sendiri: HAM, keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan??

Barangkali kita sebagai orang Indonesia merasa mendapatkan figur dari sosok bernama Obama ini. Ia ramah, hitam dan pandai orasi. Kata-kata “dari Menteng ke Gedung Putih” memberikan sensasi kebesaran tersendiri bagi bangsa yang sekian lama kehilangan sosok yang dapat dianggap karismatik, berwibawa dan hebat, bangsa yang bertahun-tahun dicitrakan lemah SDM, korup dan terpuruk. Keberadaan Obama memantik kekaguman diri sendiri, “ternyata ‘orang Indonesia’ pun bisa jadi presiden negara adidaya.” Kita memang sedang haus figur Indonesia yang bisa dibanggakan, walaupun dia bukan benar-benar orang Indonesia.

Kehausan yang lain adalah kehausan global akibat “kejutan-kejutan” yang ditampilkan pendahulu Obama, George W Bush. Terpilihnya Obama sebagai pengganti Bush bak hujan setelah kemarau panjang. Orang lalu mengelu-elukannya. Si “bocah hitam kurus” ini melampaui idealismenya, mengatasi masa inferiornya sebagai ‘ras hitam’, lalu meraih tampuk pimpinan untuk mewujudkan mimpi-mimpi Amerika yang tertunda, dan bahkan, bagi dunia, ‘mengembalikan’ Amerika yang penolong, Amerika yang menjadi ‘kakak bangsa-bangsa’.

Namun sayangnya kita tidak sedang membaca novel tentang keberhasilan yang mengharukan, atau tentang tokoh yang unik dan terpilih zaman untuk memukau dunia. Kita hidup di alam fakta-fakta, bukan sekedar kata-kata dan mimpi-mimpi. Barangkali orasi-orasi Obama ketika pemilu AS yang lalu membuat kita terpukau dan bahkan menangis, namun darah anak-anak Gaza di saat-saat pelantikan Obama, lebih banyak berbicara tentang cara Amerika memandang dan memperlakukan dunia. Mungkin mimpi Obama yang demokrat untuk membangun mutual respect dengan dunia Islam adalah oase di tengah gersangnya imperialisme ala republikan-neokon, namun pesawat-pesawat yang memuntahkan peluru-peluru di udara Pakistan Barat, memberitahu kita tentang ‘respek’ negara adidaya itu terhadap orang-orang yang mencoba membela yang benar.

Hingga kini, ‘mutual respect’ yang dijanjikan itu hanya bersanding dengan berita-berita tentang penambahan pasukan di Afghanistan, serangan di Waziristan yang menawaskan puluhan warga sipil , dan seterusnya. Maka sebuah pertanyaan yang tidak akan terjawab akan mengemuka, “mengapa antara wajah dan punggung berbeda? Antara ucapan dan tindakan bertolak belakang?” Amerika-nya Obama lebih membingungkan dibanding Amerika-nya Bush.

Kita, tidak perlu memusingkan pertanyaan itu. Kita, hanya perlu bertanya pada diri sendiri: pantaskah kita bersalaman dengan utusan dari negeri yang tak peduli dengan nilai-nilai yang dianutnya sendiri: HAM, keadilan, kemerdekaan, kemanusiaan?? Aksi penolakan kita terhadap kunjungan Obama bukan reaksi emosional, bukan pula wujud keburuksangkaan. Ini tentang harga diri sebuah umat yang dilecehkan, juga tentang rasa keadilan umat manusia sedunia yang seolah ditendang keluar lapangan. Ini adalah wujud izzah, kita hendak memperlihatkan bahwa kami, orang-orang Islam, memasang dada dan berdiri di garis terdepan membela kemanusiaan, keadilan dan kemerdekaan di saat kalian, Barat, hanya mengulum kata-kata itu di mulut saja!![]

Karl May lalu didakwa menderita sejenis gangguan jiwa, yang membuat penderitanya berhalusinasi hebat. Penyakit jiwa semacam kejiwaan ganda ini lalu disebut oleh ahli kejiwaan sebagai mental disorder, kekacauan mental. Barangkali penyakit ini memang berkonotasi buruk. Namun baik psikiaternya, orang-orang yang menuduhnya sakit jiwa, atau orang yang menjebloskannya ke RSJ tidak pernah mencapai prestasi sehebat Karl May. Novel-novelnya yang inspiratif dan sarat muatan pesan moral itu masih dibaca bahkan seabad setelahnya.

Untuk kasus May, mental disorder mungkin membuat si empunya penyakit melahirkan kreativitas hebat. Tapi tidak untuk kasus Lutfi Asy Syaukani. Bukannya kreativitas yang lahir, melainkan kesesatan. Dengan pongahnya, sewaktu membahas gugatan terhadap UU Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu,  berkata bahwa kesalahan Lia Eden sekarang sama dengan kesalahan Nabi Muhammad saw ketika kelahiran Islam! Subhanallah! Dari mana ia dapat pemikiran sesat seperti itu?

Kalau dia mengaku liberal murni sih tidak masalah. Tapi pentolan JIL ini masih mengaku beragama Islam, memakai istilah Arab di namanya dan setidaknya masih mencantumkan kata ‘Islam’ pada komunitas yang dibinanya: ‘Islam Liberal.’ Mereka, para penganut Islam Liberal, berbicara dalam bahasa kita orang Islam, meluncurkan ayat-ayat Qur’an untuk mendukung gagasan-gagasannya. Lebih jauh, mereka membuat tafsir sendiri, menyusun ulumul Qur’an dan ushul fiqh sendiri, dan bahkan mengagas teologi sendiri (lihat ‘Teologi Negara Sekular’ di situs resmi mereka). Wow! Kreativitas yang luar biasa…atau tepatnya halusinasi yang mengenaskan!

Inilah contoh orang yang, menurut Hafidz Abdurrahman dalam ‘Islam Politik Spiritual’, menjangkit kepribadian yang kacau. Ia mengaku beraqidah Islam, tapi aqliyah dan nafsiyahnya liberal. Personality-nya split, atau…dalam bahasa Islam…syakhsiyah-nya fasad. Dalam bahasa psikologi: mengalami mental disorder! Mengaku Islam tapi berpikiran Eropa. Kakinya berpijak di timur, tapi kepalanya ada di Barat. Kata-katanya mencatut ayat suci, tapi gagasan kaum orientalis yang diusungnya.

Padahal, Islam mencetak kita menjadi orang berkepribadian unik, yakni antara aqidah (keimanan) dan aqliyah (pola pikir) serta nafsiyah (pola jiwa) sejalan. Klop. Namun sekedar unik saja belum cukup, karena orang yang aqidahnya liberal dan aqliyahnya juga liberal, bisa disebut kepribadiannya unik. Maka, lebih jauh, Islam menyuruh kita menjadi orang yang mustanir (tercerahkan) lewat perenungan yang mendalam terhadap manusia, alam, kehidupan, dan Tuhan.

Kalau perenungannya betul, pasti sampai ke kesimpulan yang betul, bahwa hidup ini akan berlanjut ke akhirat. Bahwa di sana kita diminta pertanggungjawabannya atas segala perkataan di dunia. Orang yang mustanir tidak sembarang bicara, apalagi sampai ucapannya menghina Nabi saw, melecehkan Islam, dan menyakiti hati saudara-saudaranya sesama muslim.[]

Hari-hari terakhir kita seperti mempermasalahkan anak babi. Di Mahkamah Konstitusi, smack down itu masih berlangsung antara kubu kita dan kubu liberal, mempermasalahkan undang-undang tentang penodaan agama. Pergulatan ini mengandung dua aktivitas dakwah sekaligus, yakni siraa’ul fikr (perang pemikiran) dan kifah siyasi (perjuangan politik). Siraa’ul fikr karena perang ini adalah perang tentang apa arti agama, kebebasan beragama, dan hubungan antara negara dan agama. Disebut kifah siyasi karena kita menantang mereka di arena kebijakan.

Tapi sedikitnya hati kecil kita menggugat, bahwa yang kita lakukan ini hanyalah mengulang pertempuran-pertempuran yang lalu: UU Pornografi, UU Sisidiknas, yang hanya berakhir kompromi. Orang liberal kecewa, tapi kita juga merasa ini tidak ideal. Artinya, apalah yang bisa diharap dari kebijakan yang lahir dari institusi yang merupakan perangkat dari negara yang sekuler?! Babi melahirkan babi. Sekuat tenaga kita membela UU itu dari gugatan kaum liberal, tetap saja pada dasarnya UU itu tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, karena masih lahir dari common sense negara sekuler yang pluralis. Meskipun orangtua babi menikah secara sah, anaknya tetaplah babi. Alaysa kadzalik?

Alkhulashah, senada dengan pendapat seorang intelektual Islam, Ziauddin Sardar, worldview Islam beserta perangkat hukum (Syariah)-nya hanya mungkin diterapkan di negara yang sepenuhnya mendedikasikan diri pada Islam saja, bukan pada negara yang sekuler, meski mengaku sudah masuk era reformasi. Maka saya agak tergelitik membaca artikel yang ditulis oleh seorang anggota dewan dari partai Islam di harian Republika, “dengan demikian, upaya segelintir orang melalui LSM untuk menolak perlindungan bagi ajaran agama di Indonesia adalah lebih buruk dari keburukan Orde Lama dan lebih sesat dari penyimpangan Orde Baru serta di luar koridor Orde Reformasi.”

Orde Reformasi? Apa itu Orde Reformasi? Ia hanya mengeliminir anasir-anasir otoritarianisme Orde Lama dan Orde Baru, hingga memungkinkan elemen jahat dan elemen baik kini setara, sama-sama boleh bersuara, tidak ada lagi larangan. Pernyataan beliau ada benarnya, tapi kalau kita ingin tetap berpegang pada tuntutan Islam yang perfeksionis, bahwa hanya kebenaranlah yang boleh berkuasa, hanya yang baiklah yang boleh bersuara, maka Orde Reformasi hanya melahirkan derita kita tadi : kompromi-kompromi yang semakin membuat kita lelah mengusung idealisme Qur’ani.

Jadi ada baiknya semua elemen baik itu mulai menyamakan pikiran dan tindakan, bahwa hanya jika negara ini bergerak dari Orde Reformasi ke Orde Syariah—tatanan yang hanya mendedikasikan diri pada kedaulatan Syariah—sajalah maka semua idealisme Qur’ani bisa terwujud tanpa mesti berkompromi lagi dengan kubu kekufuran. Mendengar ini mungkin sebagian orang terhenyak dan pucat, “itu ‘kan perlu revolusi.” Katakan pada mereka, “setiap bayi lahir dengan darah!”, bimasyiiatillah. []

Kedua, deklarasi yang ’wah’ layaknya deklarasi partai politik, beserta ’syiar’nya yang kencang di media-media massa, terutama Metro-TV. Ketiga, deklaratornya yang orang-orang ’hebat’ Tanah Air dari berbagai kalangan : wartawan, petinggi partai politik, akademisi. Ada Surya Paloh, Meutia Hafidz, Anis Baswedan, bahkan Megawati Soekarnoputri, walaupun petinggi Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengklaim Nasdem ini sebagai ’turunan Partai demokrat’—argumennya mudah kita cerna karena ada kemiripan nama antara keduanya.

Keempat, slogan yang dibawanya, yang sekaligus merangkum gagasan yang diusung : ’restorasi Indonesia’. Bagi para aktivis politik, tentu konsern utama dalam memandang ormas baru ini adalah pada gagasan, karena setiap parpol, atau orpol, atau ormas, apapun, tidak lain adalah ’entitas gagasan’. Karenanya, penilaian utama ada pada gagasan yang diusung.

Kata ’restorasi’ ini rasanya asing di telinga kita. Saya hanya bisa mengasosiasikannya dengan istilah ’restorasi Meiji’ yang dicetuskan oleh seorang kaisar Jepang di pertengahan abad ke-19. Saya tidak tahu apakah kedua restorasi itu memiliki tujuan yang sama. Restorasi Jepang, seingat saya, lebih merupakan reaksi atas ketertinggalan Jepang dari Barat, atau tepatnya keminderan Jepang atas kemajuan Barat yang tengah mengalami revolusi Industri. Restorasi Jepang disambut dengan upaya besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, kita tahu, pada tahun 40-an, Jepang jadi aktor utama dalam Perang Dunia II.

Tetapi mengejar ketertinggalan pada dasarnya tidak menghasilkan apapun selain menjadikan kita seperti atau mirip orang lain (yang kita kejar). Karenanya, pasca PD II, Jepang memang melanjutkan pengejarannya, tetapi ia tidak pernah menjadi negara yang diperhitungkan secara politis. Ia hanya maju secara ekonomi dan industri. Itu saja. Jepang hanya mengejar Amerika, tapi tak pernah menjadi rival Amerika, apalagi lawan Amerika (secara politis).

Sebagian dari Anda mungkin bilang, ”ya ndak apa-apa. Kalau industri kita maju, ekonomi kita naik, bagus toh?”. Karenanya, kalau memang restorasi yang diusung Nasdem ini serupa dengan restorasi itu, maka ujung-ujungnya paling demokratisasi, untuk mengejar peradaban sipil ala Barat yang maju dan ’beradab.’ Tapi, apakah kita memang semurah itu, bangsa besar ini hanya kumpulan pembebek?

Saya mengatakan seperti itu karena bagi umat Islam, penghuni terbanyak negeri ini, misi kita bukan sekedar ekonomi bagus, industri bagus, duit banyak, perut kenyang. Kalau hanya itu, kejarlah Barat. Kalau kita bisa setidaknya mendekati kemajuan Barat, selesai urusan. Namun, lebih dari itu, umat Islam terlahir sebagai umat terbaik (khayru ummah) untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia agar dunia terbebas dari kegelapan agama, paham dan ideologi selain Islam. Itulah misi politik umat Islam, yang tidak mungkin diwujudkan hanya dengan politik ’mengejar ketertinggalan’ ala slogan restorasi!

Terbukti, peradaban Barat adalah peradaban yang maju secara materi tapi cacat moral. Maka renungkanlah untuk apa kita hidup di dunia? Oleh karenanya Sayyid Quthb bilang, ”jangan kejar kemajuan ekonomi dan teknologi Barat. Karena pasti tak’kan terkejar. Kejarlah sesuatu yang Barat tidak punya, yaitu aqidah (Islam)!!”

Kita tidak perlu mengejar ketertinggalan dari Barat, atau belajar dari Barat. Karena semua faktor untuk maju ada pada kita sendiri, pada ideologi Islam kita, pada besarnya SDM dan SDA kita, pada warisan tsaqofah para ulama kita. Demokratisasi hanyalah khayalan di siang bolong, kecuali kalau kita memang bersedia melacurkan diri, hanya demi sepotong roti sisa bernama ”kemajuan”![]

-untuk akhiy Nazar Ali, yang dengan setia menanti tulisanku^_^-

Maka, tidak genap setengah abad pasca futuhat itu, pada 1492 Colombus, utusan dari kerajaan Kristen Spanyol (yang mengkudeta khilafah Mu’awiyah-Andalus) menemukan benua Amerika, yang dikira Hindia. Kita juga mengenal Vasco da Gama, pelaut Portugis yang, setelah mengarungi dua samudera dan memutar jalan mengelilingi benua Afrika, berhasil sampai ke Malaka. Singkat cerita, bangsa-bangsa Kristen, terutama Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda, kelak juga Perancis, berlomba-lomba berlaut ke Hindia untuk mendapatkan rempah-rempah, misi yang segera ditunggangi oleh gerakan misionaris, dan lewat proses interaksi dengan pribumi, menumbuhkembangkan sistem kolonialisme sebagai cerita penjajahan selama ratusan tahun kemudian. 

Sementara bangsa Kristen menumpuk kekayaan dan kejayaannya lewat eksploitasi Dunia Timur, Daulah Utsmani, sebagai pengemban estafet khilafah Islam, berhenti bertumbuh dan memfokuskan dirinya pada kedigdayaan militernya. Hasilnya adalah, sejarah mencatat, peristiwa penaklukan Konstantinopel itu, bagi umat Islam memang sebuah kemenangan besar, namun awal dari degradasi peradaban yang berujung pada runtuhnya peradaban Islam. Sebaliknya, bagi Dunia Eropa-Kristen, peristiwa itu adalah sebuah kekalahan, namun menjadi momentum untuk menjadi penguasa dunia, kejayaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya: pada era kolonialisme, daratan bumi dari paling Barat hingga timur mereka kuasai, lalu lahir Revolusi Perancis, lalu lahir Revolusi Industri. 

Setelah lima abad, keadaan sudah benar-benar berbalik : Eropa mencapai titik tertinggi dalam kemapanan politik, industri, militer, ekomomi, sains dan teknologi. Sementara khilafah (Turki) Utsmani, menjadi renta dalam jubah kebesarannya, dilanda konflik internal (ingat sejarah pemberontakan Wahabi), diliputi kegelisahan spiritual, dirongrong inferioritas di hadapan peradaban Barat yang digdaya. Seorang penulis terkenal asal Jerman pada awal abad 20, Karl May, bahkan menulis dalam mukadimah novelnya yang populer, Winnetou, bahwa bangsa Indian-Amerika mengingatkannya akan bangsa Turki: keduanya berada pada penghujung peradabannya, berdiri di ambang kepunahannya. Menyedihkan, memang. Dan Perang Dunia I betul-betul menyelesaikan riwayat Utsmani, sekaligus mengkhatamkan kisah peradaban Islam. 

Sejarah menampakkan kepada kita putaran roda setiap peradaban, naik turun kejayaan yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, sejarawan masyhur. Bahwa tak ada yang kalah selamanya, sebagaimana tak ada yang menang selamanya. Saat umat Kristen menunjuk-nunjuk umat Islam sebagai barbar bid’ah, justru mereka harus mengakui bahwa dorongan moral Islam jauh lebih otentik dan kuat hingga dapat menang di atas puing-puing bangunan Kristen yang sudah rapuh dimakan pemalsuan kitab suci dan perselingkuhannya dengan paganisme Romawi. 

Pun sebaliknya, kejatuhan Utsmani pasca kejayaannya adalah pelajaran bahwa mabuk kejayaan, apalagi cukup bangga dengan kedigdayaan fisik semata adalah tidak baik, bahwa musuh yang kalah tetapi cerdas bisa sewaktu-waktu bangkit dari kuburnya dan  gantian mengubur kita. Bangkitnya bangsa Kristen berserta kolonialismenya telah membuktikan hal itu. 

Namun, interaksi dua peradaban ini, Islam dan Eropa-Kristen, bukan semata-mata persoalan gantian menang dan gantian kalah. Lebih dari itu, ia adalah cerita tentang keitdaksempurnaan peradabaan manusia. Bahwa Islam sebagai agama adalah sempurna, itu betul, tapi peradaban yang dibangun oleh pemeluk-pemeluknya adalah peradaban bumi yang bukan fotokopi peradaban langit. Oleh karenanya, para mutakallimin generasi abad ke-2-3 hijriyah merasa perlu meminjam logika dari filsafat Hellenis guna membela Islam dari serangan teologi Kristen itu sendiri (meskipun munculnya filsafat Islam kelak menjadi masalah dan rongrongan tersendiri terhadap aqidah Islam, namun interaksi dengan kaum filosof Islam telah “memaksa” para ulama Ahlussunnah menajamkan doktrin-doktrin utama Islam). 

Pun sebaliknya, peradaban Eropa-Kristen yang dihentak oleh ekspansi Islam dari tidur panjang Dark Age-nya merasa perlu menimba kekayaan intelektual Islam lewat universitas-universitas tua yang terkenal di Cordova Islam dan Baghdad, sebelum era Pencerahan, lalu menyadari bahwa kebesaran ilmu mereka di era Aristoteles tidaklah banyak berguna lagi. Dengan demikian, ketidaksempurnaan masing-masing melahirkan interdependensi (kesalingbergantungan). 

Pun hari ini, Allah menakdirkan fakta ini: ilmu pengetahuan dimiliki oleh Barat, sementara sumberdaya alam dimiliki oleh Dunia Islam. Apa jadinya kalau teknologi dan minyak keduanya sekaligus terdapat di Barat? Dan apa jadinya kalau, sebaliknya, keduanya ada di negara-negara muslim? Tentu geopolitik dunia kita tidak sebagaimana adanya sekarang. Namun lewat terbelahnya kedua aset penting ini di Barat dan Timur, barangkali Allah hendak menguji kita untuk menyikapi interdependensi ini secara arif sembari tidak menghilangkan cita-cita kita umat Islam sebagai peradaban yang sedang bangkit kembali, agar kebesaran Islam nantinya tidak berwujud arogansi imperium seperti Nazizme, seolah kita tidak butuh pada bangsa lain, dan oleh karenanya bangsa lain diciptakan hanya untuk kita serang dan taklukan. Tidak. Bukan itu peradaban Islam, melainkan rahmatan lil ‘alamin. 

Alhasil, khilafah dan peradaban yang hendak kita bangun itu adalah peradaban untuk semua manusia di atas bumi ini. Umat Islam yang mengemban tugas peradaban itu bukanlah dituntut untuk menjadi penguasa atas segala hal atau pemilik atas seluruh kekayaan di atas muka bumi. Ia “hanya” ditunjuk oleh Allah sebagai umat terbaik untuk menyampaikan cahaya Qur’an lewat mesin peradaban yang menjadi milik bersama seluruh umat manusia, bukan Barat, bukan Timur.[] cimahi-20-12-09