PRES-WAPRES KAMPANYE, NEGARA LIBUR?

Ada satu persoalan yang mungkin terlewatkan untuk kita perdebatkan, yakni apakah seorang pemimpin yang sudah menjadi milik rakyat masih boleh diklaim sebagai milik partainya?

Saya mulanya maklum ketika menyaksikan berita di teve bahwa sang Presiden berbaju partai ikut berkampanye. Namun kemakluman ini berubah menjadi keheranan tatkala mengetahui bahwa sang wakil pun pada waktu yang sama ternyata sedang bersama-sama partainya. Nah lho, lantas siapa yang ngurus negara? Ataukah negara diliburkan selama masa kampanye?

Okelah, barangkali bisa dipahami mengingat semua jadwal kenegaraam sudah diatur sedemikian rupa agar tidak bentrok dengan jadwal kampanye. Namun, sulit dipahami bahwa di negeri dengan 1001 musykilah yang bertambah setiap harinya, pemimpinnya masih punya waktu luang untuk berkampanye.

Rakyatnya saja di lapisan bawah masih harus menguras keringat sepanjang hari untuk menghasilkan nafkah yang tidak mencukupi, tanpa ada waktu istirahat, lha ini, pemimpinnya sendiri, masih bisa ‘cuti’ sejenak dari urusan kenegaraan. Bahkan di surat kabar dengan jelas dipampang bahwasanya Gubernur Jawa Barat mengambil cuti 2 hari untuk mengkampanyekan partainya.

Padahal orang sekaliber Muhammad saw, yang memiliki massa yang loyal penuh, tentunya tidak akan diprotes oleh siapapun bila beliau pada perang Khandaq bersantai saja di rumah bersama isterinya sementara pada shahabat membanting palu menggali parit. Namun yang terjadi justru sebaliknya, beliau saw turun memecah batu, bahkan sambil menahan lapar dengan cara melilitkan batu ke perutnya.

Umar bin Khattab r.a. bisa saja menyuruh si Ibu yang memasak batu buat anaknya untuk mengurus semacam ‘kartu miskin’ lalu mengurus santunan negara ke birokrat yang ia suruh. Namun Sang Amirul Mukminin justru memanggul sendiri karung gandum itu.

Kedua pemimpin ini tidak mengambil posisi pimpinan yang selalu dekat dengan previlage dan glamoritas, melainkan posisi pelayan, yang lebih pantas merasakan penderitaan yang lebih berat dari orang yang dilayaninya.

Maka tidak ada istilah gubernur atau presiden cuti walau hanya satu jam. Apalagi negara ini belum sampai di kondisi aman. Kita belum bicara tentang perampokan sumber daya alam, human error dalam pengurusan bendung saja membuat kita miris. 99 nyawa sudah melayang, dan angka korban hilang di atas 100 dalam bencana Situ Gintung. Namun apa yang terjadi, adakah pemerintah mengumumkan berkabung? Selepas mengunjungi lokasi kejadian barang sejenak, mereka sibuk lagi dengan kampanye partai masing-masing. Dan para caleg memanfaatkan momen santunan untuk cari muka. Apakah satu saja nyawa seorang rakyat Indonesia tidak terlalu berharga bagi pemimpinnya? Apakah ia kira satu nyawa itu tidak akan ditanya di hadapan Allah swt kelak?

Pantas saja kalau orang bilang Indonesia mengalami krisis kepemimpinan. Kepemimpinan identik dengan pengaruh. Dan pengaruh itu hilang begitu berkurangnya intervensi dalam pelayanan dan pengaturan. Lihatlah, misalnya, bagaimana negara hanya menjadi regulator dan menyerahkan harga BBM pada pasar. Atau bagaimana pemerintah seperti otomatis meneken perjanjian-perjanjian yang merugikan rakyat, dengan berpindahnya aset-aset sumber daya alam milik rakyat ke tangan asing—baru-baru ini adalah disahkannnya UU Minerba.

Maka negara saharusnya diumumkan libur! Ya, karena nasib kita kini di tangan mekanisme pasar yang tak terlihat (invisible hand), bukan di tangan negara lagi. Begitukah kita sekarang? Secara menyedihkan hanya menjadi komoditas dari korporat-korporat besar yang kekayaannya bisa melebihi kekayaan negara—dan oleh karenanya mampu berkuasa lebih dari negara?[]