Loyalitas

7 trilyun rupiah, biaya yang dihabiskan untuk menggelar pemilu bulan depan. Angka itu belum mencakup dana kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg dari 12000 caleg yang berkompetisi, biaya iklan parpol dan capres di televisi, dan lain-lain.

Itu baru ongkos finansial. Kita belum menghitung energi yang dikuras untuk saling menjatuhkan, saling rayu antar parpol, antar kontestan, juga waktu dan energi untuk semua penjajakan kemungkinan koalisi antar calon. Semua ini demi sebuah pesta demokrasi di negeri yang katanya termasuk negara demokrasi terbesar di dunia.

Di balik semua gegap gempita itu ada pertanyaan sederhana yang mengemuka : dapatkan semua itu dipertanggungjawaban di hadapan Allah swr? Apakah para pemimpin negara ini bisa mempertanggungjawabkannya? Apakah para penyelenggara pemilu bisa? Apakah para pengurus parpol dan caleg bisa? Apakah kita yang berpartisipasi dalam gegap gempita ini dengan mendatangi bilik suara bisa? Apakah kita semua bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah swt? Apakah kita punya hujjah (alasan) yang jelas, atas dasar apa kita melakukan ini semua?

Mengapa saya kemukakan pertanyaan ini? Sebab demi euforia demokrasi ini kita telah memarginalkan satu hal, yakni prioritas amal dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam Islam, permasalahan aqidah alias keimanan atau tauhid menempati prioritas pertama dan utama untuk diperhatikan. Maka bukan kebetulan investasi waktu 13 tahun di Mekkah dari 23 tahun kenabian yang dihabiskan untuk menanamkan Tauhid ini. Seperti kata Imam al-Ghazali, faktor imamah atau masalah kepemimpinan / pemerintahan menempati urutan terakhir dalam stuktur kepentingan umat Islam. Jauh di atasnya, masalah tauhid adalah masalah terpenting. Dan kita belum bisa bilang bahwa masalah tauhid masyarakat kita sudah beres.

Namun bukan berarti penanganan masalah imamah harus menunggu masalah tauhid beres sempurna. Justru imamah menjadi bagian integral dari tauhid. Dalam Al-Qur’an, Allah swt memerintahkan “ta’atilah Allah, ta’atilah Rasul,” ini adalah wilayah tauhid. Orang yang menaati selainNya dan RasuNya adalah musyrik. Namun perintah selanjutnya, dan tanpa jeda, “dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu.” Dan ini sudah masuk wilayah imamah.

Jadi ada korelasi yang sangat erat antara tauhid dan imamah. Berimanlah, baru ta’ti pemimpin, niscaya Anda tidak akan mampu menta’ati seorang pemimpin kecuali pemimpin yang menta’ati Allah dan RasulNya. Selanjutnya, ta’atilah pemimpin yang beriman, sebagai bukti jika Anda beriman. Begitu kira-kira kesimpulannya.

Dan lihat, kata ‘ta’atilah’ mengandung makna loyalitas. Jadi Allah swt menempatkan kedua wilayah itu, tauhid dan imamah, dalam satu tema : loyalitas. Para shahabat dibangun loyalitasnya kepada Allah swt dan Rasulullah saw lewat tatsqif (pembinaan) yang panjang di Mekkah, lalu menemukan kelanjutan aksinya dengan loyalitas pada Negara Madinah, yang ulil amrinya silih berganti, dari Rasulullah swt ke khulafa rasyidin, dan seterusnya. Begitulah.

Dalam khasanah Ahlussunnah, permasalahan ini masuk bahasan al-wala’ wal bara’ (loyalitas dan penolakan). Seorang muslim menegaskan loyalitasnya pada Allah, RasulNya, dan ulil amri yang menerapkan syariat Allah, dan menolak memberikan loyalitasnya kepada yang bertentangan dengannya. Ini sekaligus menegaskan bahwa wala’ kita, loyalitas kita akan cacat jika kita loyal pada Allah, RasulNya, tapi tidak ada ulil amri yang ditaati.

Artinya, menegakkan imamah atau memilih pemimpin menjadi wajib. Sedemikian pentingnya bahkan ibadah-ibadah penting seperti haji, jihad dan shalat jum’at erat kaitannya dengan imamah. Dalam Syarah Aqidah Washithiyah, Syekh Al-Utsaimin menekankan perlunya menunaikan haji, jihad, shalat jumat dan merayakan hari-hari raya bersama pemimpin (imam).

Namun, kembali saya tegaskan, aktivitas memilih pemimpin tersebut harus berada pada satu tema, yakni loyalitas yang satu, satu loyalitas. Nah, oleh karenanya pertanyaan saya di awal akan sulit dijawab mengingat sulitnya untuk mengatakan bahwa aktivitas pemilu mendatang demi loyalitas kepada Allah dan RasulNya. Bahkan sebaliknya, pemilu ini adalah satu bagian dari demokratisasi yang bermain dalam kerangka politik Barat. Sedangkan politik Barat didirikan atas landasan sekularisme alias fashluddin ‘anil hayah (pemisahan agama dari kehidupan).

Jadi, jika loyalitas keimanan menjadi pengikat antara tauhid dan imamah, maka yang kita saksikan hari ini adalah bahwa ikatan itu sudah lepas. Tauhid atau aqidah Islam berjalan ke satu arah, sedang pemilu berjalan ke arah lain. Kerangka sekularistik membuat tidak ada satu konstestan pun yang tegas-tegas memiliki misi yang terang untuk menerapkan Syariat Allah ketika terpilih nanti.

Ini artinya, aktivitas pemilu mendatang mendatangkan loyalitas ganda, sesuatu yang diharamkan dalam perspektif Islam karena mengingkari tauhid yang artinya kesatuan, monoloyalitas. Berhadapan dengan pesta demokrasi, dengan demikian, kita berada dalam pertarungan aqidah. Mana yang akan kita pilih : Allah dan RasulNya, ataukah demokrasi? wallahu a’lam. []